Palu, Luwuk Times— Gubernur Sulteng H. Anwar Hafid mencetuskan langkah revolusioner. Itu Ia lakukan dalam rangka menggenjot produksi pertanian hingga 6 ton per hektar.
Ide membentuk brigade pertanian terungkap, pada rapat pemantapan rancangan RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029, bertempat kantor Bappeda, Jumat (2/5/2025).
Rapat itu hadir Wagub Reny A. Lamadjido, Sekprov Novalina, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kepala Bappeda Christina Sandra Tobondo dan Kepala Badan Pendapatan Rifki Anata Mustaqim.
Dengan harapan, brigade pertanian dapat mengoptimalkan pemakaian alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam mengolah lahan pertanian.
Alih-alih sekadar dibagikan kepada kelompok tani yang justru hanya menguntungkan kelompoknya. Alsintan mesti terkelola secara adil dan profesional.
Karenanya, tugas brigade ini ibarat ‘task force’ keliling yang siap siaga membantu petani mengolah sawah dengan mekanisasi pertanian.
Tak hanya soal alsintan. Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya pupuk sebagai ‘suplemen’ bagi tanaman, agar produktivitas panen bertambah pesat.
Gubernur menyodorkan gagasan mensubsidi pupuk non-subsidi di pasaran, agar para petani dapat membeli dengan harga setara pupuk subsidi.
Dengan demikian, kendala pasokan pupuk yang kerap menjadi keluhan petani saat tiba musim tanam dapat teratasi.
Pemantapan RPJMD
Langkah-langkah strategis tersebut merupakan bagian dari pemantapan RPJMD yang sedang dalam proses finalisasi Bapedda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rancangan RPJMD ini akan segera dibahas dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, guna mendapatkan persetujuan dan penetapan.
Lebih lanjut gubernur menekankan, RPJMD menjadi rujukan utama perangkat daerah dalam mem-breakdown program-program unggulan BERAN. Yang berfokus pada 3 aspek, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Misalnya, BERANI Cerdas dengan membebaskan biaya pendidikan dari segala bentuk pungutan. Seperti praktek kerja industri dan uji kompetensi SMK, pemberian dana BOSDA ke SMA/SMK swasta dan pemberian beasiswa kuliah bagi mahasiswa Sulteng pada jurusan apa pun dan dimana pun mereka kuliah.
Sementara lewat BERANI Sehat, masyarakat baik yang belum terdaftar program BPJS Kesehatan maupun yang sudah terdaftar namun status kepesertaan ‘mati’.
Karena tunggakan, dapat memperoleh layanan kesehatan pada faskes mana saja yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hanya dengan menunjukkan identitas KTP Sulteng.
“Kalau dua beban terberat ini sudah terangkat (pendidikan dan kesehatan) tinggal kita keroyok kesejahteraannya,” kata Anwar.
“Bagaimana orang (bisa) sejahtera maka harus ada listrik, harus ada signal, harus ada jalan, harus ada pekerjaan,” tegasnya untuk mewujudkan Sulteng Nambaso (besar) lewat implementasi 9 program BERANI. *
Adpim Setdaprov Sulteng
