Fahrudin: Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat rekomendasi KPK sebagai lokus studi
LUWUK TIMES — Satu hal yang menjadi kelebihan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) ketimbang Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel). Yakni terkait penerapan proyek multi years.
Faktanya, Pemprov Sulsel datang berguru ke Sulteng terkait pengelolaan pembangunan infrastruktur melalui skema tahun jamak tersebut.
Rilis Biro Administrasi Pimpinan yang diterima Luwuk Times, Pemprov Sulteng menerima kunjungan tim benchmarking dari Pemprov Sulawesi Selatan, bertempat Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Kamis (27/11/2025).
Kunjungan ini sebagai bentuk pembelajaran atas keberhasilan Sulawesi Tengah mengelola pembangunan infrastruktur melalui skema tahun jamak (multi years). Hal itu sesuai arahan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sulawesi Tengah, Dr. Fahrudin Yambas, M.Si yang menerima rombongan.
Ada juga sejumlah pimpinan perangkat daerah. Antara lain, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dr. Ir. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Dr. Andi Ruly Djanggola, S.E., M.Si.
Tak ketinggalan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Muchsin Pakaya, SE, M.Si, Irbansus Inspektorat Fitri Mastura serta Sekdis Perkimtan Irwan.
Adapun tim benchmarking dari Pemprov Sulsel pimpinan Inspektur Inspektorat Marwan Mansyur, SH., MH, bersama Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Ir. Andi Ihsan, ST., MM.
Terlihat juga Inspektur Pembantu Wil III Ir. H. Amiruddin, MT., CFrA., CRMP, Misnayanti, ST., MT (Plt. Kabid SDA), Amril Habibuddin, ST., SE., MM (kasubag program dinas SDA, CK, TR), Ahmad Wildani (Kasi Bid. Jalan DBMBK), Ira Ekawati (Kepala Seksi Kerjasama dan Kesehatan Rujukan).
Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin menyampaikan selamat datang sekaligus apresiasi atas inisiatif Pemprov Sulsel untuk memperkuat komunikasi antardaerah.
Rekomendasi KPK Sebagai Lokus Studi
Ia menilai pertukaran informasi seperti ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek multi years berjalan transparan dan akuntabel.
Menurutnya, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat rekomendasi KPK sebagai lokus studi.
Itu karena telah menuntaskan sejumlah proyek strategis menggunakan skema multi years.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat Jln W.R Supratman Palu, dulunya kita kenal sebagai Masjid Agung Darussalam yang hancur setelah kena guncangan gempa 7,7 SR pada September 2018.
Proyek pembangunan masjid tersebut, kata Asisten Fahrudin, melalui proses panjang. Mulai dari sayembara desain pada 2020, penyusunan DED pada 2021, hingga pelaksanaan konstruksi 2023–2025.
“Proyek ini melibatkan banyak pihak. Termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah, serta akademisi Universitas Tadulako,” ujarnya.
Masjid Raya Baitul Khairat kini mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Itu terdiri dari 8.000 jamaah laki-laki dan 2.000 perempuan.
“Shalat Jumat perdana akan kami gelar besok (28 November 2025). Selanjutnya tablik akbar dan peresmian masjid raya pada 4 Desember 2025,” pungkasnya.
Pekerjaan Multi Years Rp 3,7 Triliun
Sementara, Inspektur Inspektorat Sulsel Marwan Mansyur, menyampaikan apresiasi atas penyambutan dan kesediaan Pemprov Sulteng berbagi pengalaman.
Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan tengah merancang paket pekerjaan multi years dengan pagu anggaran mencapai Rp 3,7 triliun.
Paket tersebut mencakup pembangunan jalan, irigasi, serta rumah sakit regional.
“Kami mendapat arahan dari KPK agar mempelajari pelaksanaan proyek multi years di Sulawesi Tengah sebagai referensi,” ungkapnya.
Ia pun berharap koordinasi antar kedua pemerintah provinsi dapat berlanjut. Sehingga pengalaman dan praktik terbaik dalam perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan dapat diterapkan pada Sulawesi Selatan.
“Kami berharap dukungan dan keterbukaan informasi dari Sulawesi Tengah,” tutupnya. *
