Dapur Mom's Arsy
Dapur Mom's Arsy
Dapur Mom's Arsy
Oleh: Muhadam Labolo
TIAP kali pemerintah melepas kebijakan, Ia dengan sabar diuji publik. Ujian itu berupa sentimen positif dan negatif. Baiknya, Ia menjadi energi baru dalam siklus kebijakan pemerintah. Bukan ancaman dan pembangkangan.
Analisis sentimen dapat memproduksi nilai positif dan negatif. Positif, bila publik merasakan kebijakan benar-benar menyentuh bagian terdampak dari kebutuhannya.
Bagi pemerintah, kebijakan dapat dikalkulasi ulang untuk dipompa, direduksi, atau dieliminir dengan timbangan tertentu. Ia menjadi bahan baku untuk mereproduksi kebijakan.
Negatif, bila kebijakan tak hanya jauh dari kebutuhan, juga menetes kering saat tiba dihadapan rakyat. Sentimen tak jarang menjadi bola panas yang ditendang liar oleh para kritikus.
Kebijakan pemerintah seperti umpan yang dikunyah sebentar lalu dimuntahkan. Malangnya, walau keras, birokrasi kebagian mengunyah. Pengamat memuntahkan bagian terkeras yang sulit dicerna ke ruang publik.
MBG misalnya. Kebijakan nasional yang dijalankan oleh BGN. Ia menjadi mesin yang terus bekerja mencacah projek menjadi bagian kecil berisi lauk-pauk. Tak peduli anjing menggonggong, kafilah berlalu.
Sementara catatan kaki projek seperti korupsi, sisa makanan, dan keracunan menjadi residu kebijakan yang mengganggu kritikus untuk dimuntahkan. Ia menjadi isu panas hari-hari ini.
Kita sedang menyaksikan kerja birokrasi yang sedang belajar mengelola projek masif. Kita juga sedang menyaksikan perasaan boring, apatis, dan resisten para penentang projek prioritas nasional itu.
Hemat saya, kita perlu mencari jalan keluar agar ketegangan pemerintah dengan kelompok penekan punya solusi. Sebab masalah lain berbaris antri untuk diselesaikan. Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat misalnya.
Pemerintah perlu mendengar dan mencari kanalisasi atas berbagai masukan. Dengan begitu tak dianggap narsistik. Di level bawahan, sikap ini melahirkan perilaku Asal Bapak Senang (ABS). Bentuknya formalistik.
Pertama, urusan nasional semasif itu perlu di sharing. Dengan berbagi, pusat menjadi lebih efisien dan efektif. Tanpa itu pemda hanya menjadi penonton atas ongkos MBG yang disadari hasil resapan dari efisiensi APBDnya.
Bersandar pada kekuatiran 490 daerah bakal kesulitan membiayai perangkatnya (Menkeu, 2026), mungkin dengan cara berbagi peran, daerah beroleh oksigen baru untuk relaksasi. Daerah bukan penonton.
Kedua, kebijakan berskala masif itu perlu diawasi bersama. Sifatnya yang top-down membuat mekanisme penyelesaian masalah tak bisa cepat diputus. Semua menunggu perintah hirarkhi yang relatif panjang.
Bila daerah punya peran signifikan, turut mengawasi urusan pusat yang padat modal itu, kita setidaknya dapat memperkecil tingkat kebocoran akibat dikelola oleh aparat yang tak punya kompetensi.
Kondisi itu menjadikan program nasional seperti terbengkalai di tengah kuburan. Tanpa berbagi dan mengawasi, distrust masyarakat kian meningkat. Apalagi tetes MBG dan titik spot koperasi jauh dari jangkauan masyarakat.
Meyakinkan itu, SMRC menunjukkan tingkat kepuasan publik menurun dari 81,2% ke 51,1% (Juli 2026). Angka ini tak jauh dari Poltracking Indonesia (Sept 2026). Salah satu masalahnya, lemahnya respon terhadap evaluasi program prioritas nasional.
Inilah saatnya projek nasional dievaluasi dan ditata kembali lebih apik. Di tengah tekanan internal dan eksternal yang bertujuan menyelamatkan masa depan dari ancaman lemahnya tumbuh-kembang anak Indonesia. *
