Sebaliknya, kebebasan masyarakat adat, petani kecil, nelayan, buruh, dan warga lingkar tambang sering kali bersyarat.
Protes terhadap tambang nikel, perkebunan sawit, atau proyek strategis nasional kerap dipersepsikan sebagai gangguan ketertiban, penghambatan pembangunan, bahkan dipidana. Di sini, kebebasan politik menjadi hak istimewa, bukan hak universal.
Demokrasi yang Menormalisasi Eksploitasi
Relasi antara demokrasi dan eksploitasi sumber daya alam memperlihatkan paradoks paling jelas.
Keputusan politik tentang tambang, kawasan industri, dan proyek ekstraktif lainnya hampir selalu diambil tanpa partisipasi bermakna masyarakat terdampak.
Namun semuanya sah secara hukum dan demokratis karena dilegalisasi oleh prosedur negara.
Demokrasi tidak membatasi kekuasaan kapital; ia justru sering menjadi instrumen hukumnya. Negara demokratis menjamin stabilitas investasi, menyediakan aparat keamanan, dan mengkriminalisasi perlawanan warga.
Semuanya atas nama kepentingan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Maka tidak mengherankan jika demokrasi berjalan seiring dengan perampasan tanah, kerusakan ekologis, dan konflik agraria yang tak kunjung selesai.
Oposisi yang Menyesatkan
Di sinilah oposisi antara demokrasi dan diktatur menjadi menyesatkan. Jika keduanya sama-sama menjaga struktur dominasi ekonomi yang sama, maka perbedaannya lebih bersifat bentuk, bukan substansi.
Yang menentukan bukan label rezim, tetapi kepentingan kelas apa yang dilayani oleh kekuasaan politik.
Demokrasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan demokrasi oligarkis: prosedural, tetapi eksklusif; partisipatif secara simbolik, tetapi tertutup secara material.
Pertanyaan yang Harus Diajukan
Karena itu, pertanyaan politik yang lebih jujur bukan “apakah kita sudah demokratis?”, melainkan: demokrasi ini bekerja untuk siapa?
Lenin mengingatkan bahwa tanpa perubahan pada relasi kepemilikan dan kekuasaan ekonomi, demokrasi hanya akan menjadi topeng paling halus dari dominasi.
Dalam konteks Indonesia hari ini, membaca Lenin bukan soal nostalgia ideologi, melainkan usaha memahami mengapa demokrasi yang kita rayakan sering berjalan beriringan dengan ketimpangan, eksploitasi, dan pembungkaman suara rakyat.
Demokrasi, jika dilepaskan dari keadilan sosial, tidak membebaskan. Ia hanya mengatur siapa yang berhak berkuasa—dan siapa yang harus menerima akibatnya.
Dan sebagai penutup saya ingin katakan bahwa dengan usul beberapa partai politik yang ingin pilkada dipilih oleh DPRD maka semakin nyata bahwa demokrasi Indonesia dikonsolidasikan oleh sekelompok elit politik yang berkoalisi dengan oligarki untuk mengambil satu satunya yang tersisa milik rakyat, yaitu suara untuk memilih pemimpinnya.
Karena kita tahu bersama, tanah, hutan dan tenaganya telah dihisap dan dieksploitasi sejak berabad-abad lampau sampai hari ini.
Kemudian paradoksnya justru ada orang – orang yang juga bagian dari kita yang mayoritas miskin ini mendukung usul itu tanpa membaca satu buku pun tentang politik dan demokrasi.
Dan mereka bertepuk sorak meskipun hidupnya tetap miskin dan bodoh. Sungguh menyedihkan. *
Penulis adalah petani pisang yang kadang jadi advokat
