Oleh: Supriadi Lawani
TADI pagi saya melihat sebuah flyer di media sosial. Flyer itu menggambarkan adanya beberapa partai di parlemen yang mendukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Salah satu partai yang disebut dalam flyer tersebut adalah Partai Demokrat. Entah informasi itu benar atau tidak.
Tulisan ini juga tidak bermaksud mengklarifikasi kebenaran flyer tersebut. Karena saya tidak berhak atas itu.
Apalagi, beberapa waktu lalu Andi Mallarangeng justru menyampaikan pernyataan yang cenderung menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Artinya, sikap partai belum tentu final. Namun, seandainya wacana itu benar, maka hal tersebut patut disayangkan—terutama bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Mari kita bicara dari pengalaman konkret, bukan dari teori demokrasi di ruang seminar.
Gubernur Sulawesi Tengah saat ini adalah kader sekaligus Ketua Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya, mandat yang ia miliki adalah mandat publik—bukan mandat elite politik.
Dari mandat itulah lahir program-program yang terasa nyata manfaatnya, khususnya Berani Sehat dan Berani Cerdas.
Dua program ini bukan sekadar jargon kampanye. Ia hidup dalam keseharian rakyat.
Berani Cerdas, misalnya, sangat membantu orang tua, pelajar, dan mahasiswa.
Bahkan bukan sekadar membantu, tetapi sangat membantu—terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Program semacam ini tidak lahir dari ruang rapat tertutup. Ia lahir dari kontestasi gagasan di ruang publik, dari janji politik yang diajukan kepada rakyat, diperdebatkan, diuji, lalu ditagih realisasinya.
Pertanyaannya sederhana:
Mengapa visi dan program seperti Berani Cerdas bisa lahir?
Jawabannya juga sederhana: karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Dalam pilkada langsung, kandidat dipaksa untuk berbicara kepada publik, merumuskan visi yang bisa dipahami masyarakat, dan menawarkan program yang menyentuh kebutuhan nyata. Rakyat bukan hanya pemilih, tetapi juga hakim politik.
Sekarang mari kita bayangkan skenario sebaliknya. Jika gubernur dipilih oleh DPRD—atau bahkan ditunjuk oleh Presiden—apakah visi dan program seperti Berani Cerdas akan lahir?
Apakah akan ada perdebatan terbuka soal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di tengah masyarakat?
Ataukah diskusi hanya berputar di ruang-ruang elite, di antara kepentingan partai, fraksi, dan kompromi politik? Menurut saya, jawabannya jelas: tidak.
Pemilihan oleh DPRD akan memutus hubungan langsung antara rakyat dan pemimpinnya.
Kepala daerah tidak lagi merasa perlu menjelaskan programnya kepada publik, karena yang menentukan bukan rakyat, melainkan segelintir elite politik.
Akuntabilitas pun bergeser—dari rakyat kepada partai dan parlemen.
Saya bahkan yakin, jika kelak pemilihan kepala daerah benar-benar ditarik kembali ke DPRD atau ke pusat, maka Berani Cerdas hanya akan tinggal cerita.
Ia akan menjadi kisah manis yang diceritakan kepada generasi berikutnya tentang suatu masa ketika rakyat pernah benar-benar menentukan arah kebijakan daerahnya sendiri.
Demokrasi memang tidak sempurna. Pilkada langsung punya banyak cacat.
Tetapi menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri bukanlah perbaikan—melainkan kemunduran.
Dan Sulawesi Tengah sudah memberi bukti sederhana: ketika rakyat diberi hak memilih, mereka bisa melahirkan kebijakan yang berani dan cerdas. *
Penulis adalah petani pisang yang kadang jadi advokat.
