LUWUK TIMES – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Banggai merespons terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (21/4/2026).
Melalui juru bicaranya, Wajidah, S.Sos, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada pos lain-lain PAD yang sah yang melampaui target hingga 111,47 persen.
Namun, di balik capaian tersebut, Golkar mengingatkan agar peningkatan itu tidak sekadar bersifat sementara atau dipengaruhi faktor teknis semata.
“Capaian ini memang patut diapresiasi, tetapi harus kita iringi dengan kualitas perencanaan yang matang, keberlanjutan sumber pendapatan. Termasuk keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi produktif daerah,” tegas Wajidah.
Golkar juga menyoroti tingginya kontribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mencapai Rp155,94 miliar.
Ketergantungan terhadap sektor ini kata Wajidah, perlu imbangi dengan pengembangan sumber PAD lain, agar struktur pendapatan daerah lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi Golkar menilai masih adanya kelemahan dalam perencanaan, terutama pada sejumlah pos PAD yang dianggarkan nol, meski sebelumnya pernah memberikan kontribusi. Kondisi ini kata Wajidah sebagai sinyal perlunya inovasi fiskal dan optimalisasi aset daerah.
Tak hanya itu, lemahnya penagihan dan pengawasan juga menjadi perhatian. Rendahnya realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang baru mencapai 16,09 persen menunjukkan perlunya penguatan pengendalian internal agar potensi pendapatan tidak hilang.
Sisi lain, Golkar juga menyoroti penurunan signifikan pendapatan transfer yang hanya terealisasi 89,94 persen. Bahkan turun lebih dari Rp646 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Minimnya realisasi transfer antar daerah yang hanya 66,81 persen menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat maupun daerah lain.
“Pemerintah daerah harus proaktif mengidentifikasi penyebab penurunan ini, baik dari sisi kebijakan, administratif, maupun teknis,” ujar Wajidah.
Penyajian Data Fiskal
Fraksi Golkar juga menyinggung ketidakkonsistenan penyajian data fiskal dalam dokumen LKPJ. Karena itu dapat menghambat fungsi pengawasan DPRD serta transparansi publik.
Sorotan paling keras fraksi terbanyak penguninya di Parlemen Lalong ini adalah terkait realisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih sangat rendah.
Bahkan kata politisi asal dapil IV Banggai ini ada yang belum terealisasi sama sekali. Kondisi ini dinilai sebagai kelemahan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Golkar mengingatkan agar kejadian keterlambatan proyek yang berujung pada kegiatan “menyeberang tahun” tidak kembali terulang.
“Serapan anggaran bukan sekadar angka statistik, tetapi ukuran nyata kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar juga menekankan sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.
Antaranya pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan hilirisasi ekonomi lokal untuk membuka lapangan kerja.
Selain itu, Golkar juga menyoroti pentingnya pengelolaan dampak lingkungan dari sektor pertambangan dan migas, serta penguatan kemandirian fiskal daerah melalui inovasi peningkatan PAD.
Tak kalah penting, sektor pertanian dan perikanan dinilai harus menjadi prioritas sebagai pilar ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.
Dukungan terhadap petani dan nelayan, mulai dari sarana produksi hingga akses pasar, dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa LKPJ tidak boleh hanya menjadi laporan administratif semata. Akan tetapi harus mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat serta dampak nyata dari kebijakan pemerintah daerah.
“Setiap rupiah dalam APBD harus menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat Kabupaten Banggai,” pungkas Wajidah. *
Reporter Sofyan Labolo
