Dapur Mom's Arsy
Dapur Mom's Arsy
Luwuk Times, Banggai — Praktik dugaan pemerasan bernilai belasan juta rupiah yang mencekik Tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten Banggai akhirnya terbongkar terang-benderang.
Tenaga Ahli (TA) Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai Muhammad Ramdan secara gamblang membeberkan kronologi dan modus operandi dugaan penyelewengan dana kesehatan yang ditengarai sudah mengakar selama bertahun-tahun.
Tak main-main, oknum Kepala Puskesmas (Kapus) diduga kuat menggarong dana insentif nakes hingga menembus angka Rp10 juta hingga Rp15 juta setiap bulannya.
Modus Licik ‘Setor Balik’ Duit Nakes
Berdasarkan investigasi dan data yang didapatkan TA Fraksi Golkar, modus yang dimainkan terbilang sangat rapi untuk mengelabui sistem.
Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) awalnya ditransfer secara legal dan normatif ke rekening pribadi masing-masing nakes.
Namun, drama dimulai setelah uang tersebut masuk. Para nakes diduga diintimidasi secara halus untuk menarik tunai 5 hingga 10 persen dari uang yang mereka terima, lalu wajib menyerahkannya kembali ke Bendahara Puskesmas.
“Dalih yang digunakan oknum Kapus adalah untuk biaya operasional. Namun ironisnya, tidak pernah ada transparansi maupun laporan pertanggungjawaban tertulis ke mana aliran uang belasan juta per bulan itu berlabuh,” tegas Ramdan.
Rugi Ratusan Juta, Nakes Dibayangi Intimidasi
Jika dikalkulasikan dalam setahun, akumulasi pemotongan ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Angka fantastis yang seharusnya menjadi hak keringat para nakes baik berstatus PNS, PPPK, maupun honorer justru menguap tanpa kejelasan.
Kondisi ini menempatkan para nakes dalam posisi serba salah. Banyak di antara mereka yang terpaksa bungkam karena dibayangi ketakutan akan intimidasi, penurunan nilai kinerja, hingga ancaman mutasi sepihak.
Fraksi Golkar Desak Audit Total & Perlindungan Nakes
Menanggapi kebobrokan ini, TA Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Banggai Ramdan mengambil sikap tegas.
Ia mendesak Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Banggai untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana JKN dan BOK di puskesmas tersebut.
Selain mendesak pengusutan tuntas atas penyalahgunaan wewenang ini, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah segera membuka kanal pelaporan khusus yang aman.
Hal ini penting agar para nakes dapat bersuara dan memberikan kesaksian tanpa perlu takut akan aksi balas dendam atau intimidasi dari oknum pejabat terkait. *
