LUWUK TIMES – Kebijakan pemasangan portal parkir di Pasar Modern Simpong kini menjadi sorotan publik setelah insiden pelemparan mobil akibat persoalan pembayaran parkir viral di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai, Muhamad Ramdan, mengingatkan pentingnya menyikapi kebijakan ini secara terbuka, rasional, dan berimbang.
Menurut Ramdan kepada Luwuk Times, Rabu 22 April 2026, polemik ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata ulang sistem pengelolaan parkir secara lebih komprehensif.
Tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem pasar rakyat.
Belajar dari Daerah Lain: Peluang dan Ancaman Nyata
Ramdan mencontohkan, sejumlah daerah telah lebih dulu menerapkan sistem parkir berbasis portal dengan hasil yang beragam.
Di Kota Cimahi, misalnya, sistem parkir semi-otomatis terbukti mampu meningkatkan PAD melalui monitoring real-time yang transparan dan akuntabel.
Namun di sisi lain, pengalaman di Bengkulu menunjukkan dampak berbeda.
Penerapan tarif parkir berbasis portal justru memicu penurunan omzet pedagang. Karena sebagian pembeli memilih berbelanja di luar pasar untuk menghindari biaya tambahan, terlebih jika masih marak aktivitas jual beli di luar area resmi pasar.
“Artinya, kebijakan ini tidak bisa disamaratakan. Harus ada kajian matang agar manfaatnya maksimal dan risikonya bisa ditekan,” jelasnya.
Skema Pro-Rakyat Jadi Kunci
Ramdan menekankan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait khususnya dinas perdagangan, perhubungan, dan pendapatan perlu merancang kebijakan parkir yang berpihak pada masyarakat.
Beberapa skema yang dinilai lebih adil dan humanis antara lain:
Parkir gratis untuk durasi singkat bagi pembeli harian
Tarif khusus atau subsidi bagi pedagang pasar
Sistem yang tidak memberatkan pengunjung kecil namun tetap menjaga kontribusi PAD
Tak kalah penting, keberadaan tukang parkir lokal juga harus menjadi perhatian.
Ia menegaskan bahwa modernisasi tidak boleh mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil.
“Mereka harus dilibatkan, bisa dialihkan menjadi petugas operasional atau bagian dari sistem baru. Modernisasi harus inklusif,” tegasnya.
Ajakan Dialog: Hindari Emosi, Kedepankan Solusi
Kepada masyarakat dan pedagang, Ramdan mengajak untuk tidak merespons kebijakan dengan cara-cara emosional.
Ia mendorong adanya ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Suara masyarakat adalah data sosial yang penting. Pemerintah harus mendengar, dan masyarakat juga harus aktif terlibat dalam prosesnya,” ujarnya.
Pasar Kuat, Banggai Maju
Di akhir pernyataannya, Ramdan menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan parkir bukan sekadar teknologi atau peningkatan pendapatan daerah, melainkan menciptakan pasar yang hidup dan berdaya.
“Jika pasar rakyat kuat, maka ekonomi daerah akan ikut mapan. Itulah esensi pembangunan yang sesungguhnya,” pungkasnya. *
Editor Sofyan Labolo
