Luwuk Times, Jakarta — Ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI mendadak panas pada Rabu (26/8/2026).
Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Ir. Beniyanto Tamoreka, ST, melontarkan kritik pedas yang menusuk langsung ke jajaran pimpinan sektor energi nasional—mulai dari Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, BPH Migas, hingga Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Beniyanto membongkar dua borok utama pengelolaan energi nasional: penyaluran BBM dan LPG subsidi yang dinilai salah kaprah, serta minimnya transparansi data produksi (lifting) migas di sektor hulu.
Beniyanto menegaskan bahwa jeritan masyarakat soal kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan, melainkan sistem distribusi yang semrawut.
Kriteria Absurd
Belum ada aturan tegas mengenai siapa yang benar-benar berhak menerima subsidi. Akibatnya, kelompok mampu ikut menikmati jatah rakyat miskin.
Barcode Cuma Formalitas
Sistem pembatasan berbasis barcode dinilai gagal total karena celah kecurangannya sangat mudah diakali di lapangan.
Amanat UUD Dilanggar
Subsidi energi yang seharusnya merujuk pada Pasal 34 UUD 1945 untuk perlindungan warga miskin, justru menjadi komoditas “bebas untuk siapa saja”. Kondisi serupa terjadi pada distribusi LPG yang Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) dinilai masih kabur.
“Selama kriteria penerima belum jelas, antrean dan penyalahgunaan tidak akan pernah selesai! Semua orang merasa berhak, padahal subsidi bukan untuk semua orang,” cecar Beniyanto di hadapan pimpinan lembaga energi tersebut.
Tak berhenti di masalah subsidi, Beniyanto juga menyoroti kejanggalan pada data lifting migas hulu. Ia mendapati ketimpangan capaian produksi antar-daerah yang mencolok tanpa alasan teknis yang masuk akal.
Ia mengingatkan bahwa anjloknya produksi bukan hanya dosa Pertamina Hulu Energi semata, melainkan tanggung jawab bersama SKK Migas dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Tanpa transparansi data per zona, DPR tidak bisa memetakan wilayah mana yang butuh intervensi dan bantuan khusus.
Guna menghentikan kebocoran anggaran negara dan menahan kemerosotan produksi energi, Beniyanto menyodorkan dua tuntutan keras yang wajib segera dieksekusi.
Pertama, tetapkan regulasi tegas penerima subsidi. Kriteria konsumen BBM dan LPG subsidi wajib dibuat terukur dan memiliki payung hukum kuat agar pasokan tepat sasaran.
Sedang kedua, buka transparansi data lifting per zona. Sajikan data kinerja produksi migas secara jujur dan rinci agar hambatan operasional di daerah bisa segera dituntaskan bersama.
“Dua hal ini adalah pekerjaan rumah mendesak yang tidak bisa ditawar lagi!” tegas Beniyanto menutup interupsinya. *
