LUWUK TIMES — Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banggai, Irwanto Kulap, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dalam evaluasi kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun Anggaran 2025.
Pada rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai 2025, bertempat Kantor DPRD Banggai, Kamis (23/04/2026), Irwanto menilai, meski sudah ada kemajuan beberapa sektor, ketimpangan pembangunan masih terlihat. Khususnya pada proyek-proyek infrastruktur besar.
Irwanto mengungkapkan, secara umum pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan seluruh wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Pansus, Batia Sisilia Hadjar, yang sebelumnya menilai distribusi pembangunan masih belum merata.
Namun demikian, Irwanto mengapresiasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menunjukkan upaya pemerataan, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
“Dinas Kesehatan, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti Kesdes dan Polindes sudah mulai merata hingga ke desa dan kecamatan. Ini patut kita apresiasi,” ujarnya.
Hal serupa juga terlihat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik), yang menurutnya mulai menunjukkan geliat pemerataan pembangunan pada empat daerah pemilihan (dapil). Meski demikian, ia mengingatkan agar penentuan prioritas tetap menjadi perhatian utama.
“Kami menekankan agar Disdik tetap melihat skala prioritas. Kalau ruang belajar yang lebih mendesak, maka itu yang harus didahulukan,” tegasnya.
Proyek Jalan dan Jembatan
Berbeda dengan dua OPD tersebut. Irwanto menilai pemerataan pembangunan pada sektor pekerjaan umum masih belum optimal. Ia menyoroti adanya ketimpangan alokasi anggaran pada proyek jalan dan jembatan yang bernilai miliaran rupiah.
“Kalau kita buka data Sirup dari ULP, terlihat jelas ada wilayah yang mendapatkan pembangunan besar. Sementara daerah lain justru terlewatkan,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Irwanto, mayoritas usulan masyarakat dalam Musrenbang maupun hasil reses DPRD yang mencapai sekitar 60 persen, berkaitan langsung dengan kebutuhan infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.
“Faktanya, ada kecamatan yang berlimpah anggaran infrastruktur. Tapi ada juga yang hampir tidak tersentuh. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia pun mendorong agar ke depan Pemda Banggai mampu meramu kebijakan pembangunan yang lebih berimbang. Dengan mempertimbangkan secara proporsional usulan dari desa dan kecamatan.
“Harus ada penyeimbang, supaya pemerataan benar-benar rakyat rasakan. Jangan sampai ada daerah yang terus maju, sementara yang lain tertinggal,” tandasnya. *
Reporter: Sofyan Labolo
