Kajian Situasi Daerah dan PR Besar Sulawesi Tengah

Oleh: Syahrudin Ahaba (Beto)

SULAWESI Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Mulai dari nikel, emas, perkebunan sawit, pertanian, sampai di bidang perikanan (ekstraktivisme).

Akan tetapi, di sisi lain jumlah angka kemiskinan masyarakat di Sulawesi Tengah pun meningkat.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mencatat ada total 389,71 ribu penduduk miskin perkotaan plus perdesaan atau 12,81% dari jumlah penduduk pada bulan Desember 2023.

Tentu ada yang salah dengan pengelolaan industri yang sedang berjalan.

Apa yang menjadi penyebab meningkatnya angkah kemiskinan di Sulawesi Tengah..? Apakah ekstraktivisme berdampak pada sebagian besar kesejahteraan masyarakat Sulteng..?

Pertama, ketergantungan terhadap ekstraktivisme SDA berorientasi pada ekspor dalam bentuk bahan mentah.

Tentu saja sedikit jalinan dengan sektor ekonomi yang lain. Ini yang menyebabkan booming di sektor SDA tidak mengerek sektor lain.

Kedua, ekstraktivisme tidak padat karya. Tidak membutuhkan partisipasi pekerja dalam jumlah besar. Sehingga ledakan investasi di sektor ekstraktif terkadang tidak menyumbang perluasan lapangan kerja.

Selain itu, di beberapa sektor ekstraktif tidak terlalu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi.

Walhasil, daerah kita kerap tidak serius melakukan investasi untuk menciptakan tenaga kerja terampil. Tidak serius memajukan kualitas sumber daya manusianya.

Namun juga dibeberapa sektor pengolahan sumberdaya alam Mineral dan Fosil seperti pertambangan dan migas seringkali mendatangkan pekerja dari luar daerah seperti wilayah Jawa.

Karena kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan di Sulawesi Tengah masih jauh dari standar kompetensi yang ditetapkan oleh industri.

Tenaga kerja yang qualified dan certified sulit diperoleh oleh sebagian besar industri.

Hingganya meningkatkan angka pengangguran diwilayah tapak proyek.

Ditambah mahalnya biaya pendidikan dan kursus/sertifikasi di luar daerah.

Kita belum mampu mengikuti standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri nasional.