Oleh: Supriadi Lawani
SETIAP kali bencana melanda Sumatera—banjir bandang Aceh, longsor Sumbar, kebakaran gambut Riau dan lainnya maka aparatus negara bergerak cepat mengulang mantra lamanya: bencana alam. Frasa itu bekerja seperti tirai penutup panggung, menyembunyikan aktor utama: kapitalisme ekstraktif yang mengubah pulau ini menjadi lini produksi global yang tak mengenal jeda.
Padahal sejak abad ke-19, Friedrich Engels sudah mengingatkan bahwa kemenangan manusia atas alam selalu menghasilkan konsekuensi tak terduga.
Alam tidak membalas dengan moral, tetapi dengan hukum material: air mencari jalannya, tanah melorot ketika penyangganya hilang, gambut terbakar ketika dipaksa kering.
Namun di era sekarang, analisis Engels dilengkapi oleh argumen kritis dari John Bellamy Foster yang menunjukkan bagaimana kapitalisme menciptakan keretakan metabolik—ruptur antara proses sosial dan proses alam—yang membuat bencana bukan lagi anomali, tetapi produk sistemik.
Sumatera adalah laboratorium paling telanjang dari kedua tesis itu.
1. Sumatera: Dari Ruang Hidup Menjadi Ruang Akumulasi
Sumatera bukan sekadar ruang geografis; ia adalah ruang ekologis dengan ritme dan hukumnya sendiri: patahan aktif, gambut dalam ribuan tahun, hutan-hutan dataran rendah yang menyimpan air, serta sungai-sungai besar yang bergerak mengubah lembah.
Namun negara dan kapital memperlakukan Sumatera layaknya kanvas kosong yang siap dicetak dengan pola-pola investasi:
– Sawit monokultur jutaan hektar,
– Tambang batu bara,emas dan timah
– Jalan korporasi yang memotong lanskap,
– Pembangunan kota yang menutup aliran sungai
Ketika ritme alam diganti ritme akumulasi, kontradiksi pun meledak menjadi bencana.
2. Keretakan Metabolik: Penjelasan Mengapa Bencana Kini Bersifat Struktural
Foster menyebut metabolic rift sebagai retak besar antara masyarakat dan ekologi akibat cara produksi kapitalis. Di Sumatera, retak itu tampak nyata:
– Air kehilangan ruangnya karena rawa dan hutan hilang.
– Tanah kehilangan penopangnya karena lereng-lereng ditambang.
– Api kehilangan batasnya karena gambut dikeringkan total demi ekspansi sawit.
– Sungai kehilangan tubuhnya karena dibeton, dialihkan, dan disempitkan.
Banjir bukan hanya hujan deras; banjir adalah air yang kehilangan rumah.
Longsor bukan hanya intensitas curah hujan; ia adalah bukit yang kehilangan otot ekologisnya.
Kabut asap bukan hanya “musim kering”; ia adalah kerusakan metabolik yang disebabkan oleh pemisahan manusia dari siklus ekologis yang memberi hidup.
Dalam bahasa Engels: manusia lupa bahwa ia bagian dari alam.
Dalam bahasa Foster: kapitalisme memutus metabolisme itu demi profit.
3. Negara: Dari Pengelola Ruang Menjadi Manajer Korporasi
Dialektika alam mengajarkan bahwa bencana lahir dari benturan dua proses material. Tapi Sumatera memperlihatkan bahwa negara berpihak pada proses ekstraktif, bukan proses ekologis.
– RTRW direvisi untuk memberi kelonggaran pada investasi.
– Hutan lindung disulap menjadi “hutan produksi” lewat permainan definisi.
– Gambut yang seharusnya basah secara hukum alam dijadikan kawasan budidaya lewat hukum manusia.
– Evaluasi izin hanyalah ritual administratif yang tak menyentuh struktur kepemilikan.
Negara tidak mengelola alam; negara mengelola akumulasi.
Dan ketika bencana datang, negara bertindak sebagai manajer turbulensi, bukan pelindung rakyat.
4. “Bencana” sebagai Istilah yang Menyembunyikan Kejahatan Ekologis
Ketika banjir bandang merusak desa-desa, narasi resmi berbunyi: karena curah hujan ekstrem.
Padahal curah hujan ekstrem memang akan terjadi di wilayah tropis; yang tidak seharusnya terjadi adalah keadaan ketika:
– DAS sudah tidak punya hulu,
– Lereng tidak lagi memiliki vegetasi penahan,
– Sungai dipersempit oleh properti dan industri,
– Gambut kehilangan airnya,
– Dan ribuan hektar hutan lenyap dari peta.
Kita menyebutnya “bencana alam”. Padahal yang terjadi adalah bencana ekonomi-politik.
Istilah “alam” dipinjam untuk menutupi kejahatan sosial.
5. Dialektika Alam: Bencana sebagai Konsekuensi, Bukan Kebetulan
Engels menegaskan bahwa ketika manusia menginteraksi alam tanpa memahami hukumnya, ia akan menerima konsekuensi balik yang sering kali lebih besar dari manfaat jangka pendeknya.
Tetapi di Sumatera, konsekuensi itu dibayar oleh kelompok yang tidak pernah menikmati manfaatnya:
– Petani kecil,
– Masyarakat adat,
– Warga miskin kota,
– Buruh dan tukang ojek yang tinggal di bantaran sungai.
Sementara korporasi yang membuka hutan, mengeringkan gambut, dan menambang perbukitan terus menerima:
– Perpanjangan izin,
– Keringanan pajak
– Dan fasilitas green finance yang memutihkan dosa ekologisnya.
Inilah logika kapital yang dipetakan Foster: kerusakan lingkungan adalah eksternalitas yang dibebankan kepada massa rakyat, sementara profit terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal.
6. Jalan Keluar: Menghadapi Kapitalisme, Bukan Menghadapi Hujan
Pendekatan dialektika alam bukan sekadar kritik; ia menuntut perubahan struktur.
a. Mengakui batas ekologis sebagai batas produksi
Sumatera tidak bisa terus diperlakukan sebagai mesin produksi global.
b. Moratorium ekstraksi di wilayah rentan
Gambut, dataran banjir, pegunungan curam harus keluar dari rezim membuka-lahan.
c. Restorasi ekologis berbasis kekuasaan politik
Restorasi bukan proyek donor; ia menuntut reformasi izin, redistribusi ruang, dan pemberdayaan komunitas.
d. Ekologi sebagai arena demokrasi rakyat
Pengetahuan masyarakat adat dan lokal harus menjadi pusat, bukan apendiks.
e. Mengakhiri keretakan metabolik
Produksi harus dikembalikan selaras dengan siklus alam: air, tanah, hutan, dan udara tidak boleh lagi dipisahkan dari proses sosial.
7. Penutup: Di Sumatera, Alam Tidak Mengamuk—Kapitalisme yang Meledak
Sumatera tidak sedang dihukum oleh alam.
Sumatera sedang menanggung konsekuensi logis dari model pembangunan yang menciptakan keretakan metabolik dan mengabaikan dialektika alam.
Bencana bukan takdir.
Bencana adalah bahasa paling keras dari kontradiksi antara kapitalisme dan bumi.
Pertanyaannya kini:
Apakah kita punya keberanian politik untuk menghentikan model pembangunan yang membuat Sumatera hidup dalam lingkar kekerasan ekologis?
Selama jawabannya masih tidak, bencana akan terus menjadi penanda zaman—penanda bahwa kapitalisme telah melewati batas yang tidak bisa ditoleransi oleh bumi maupun rakyat. *
Penulis adalah petani pisang yang kadang jadi advokat
