Putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 juga memberi konteks penting dalam perdebatan ini.
MK memutuskan bahwa anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.
Putusan tersebut patut dibaca sebagai kesempatan untuk menata kembali pembiayaan pendidikan secara lebih proporsional.
Pendidikan membutuhkan ruang fiskal untuk banyak hal: guru, fasilitas sekolah, kualitas pembelajaran, sarana pendukung, serta kebutuhan lain yang tidak selalu terlihat dalam angka besar sebuah program nasional.
Saya tidak sedang meminta agar anggaran MBG dikurangi demi guru. Cara berpikir seperti itu terlalu mudah dan justru membuat persoalan menjadi dangkal.
Kalau MBG sudah diputuskan sebagai program prioritas, maka yang harus dijaga adalah pelaksanaannya agar benar-benar memberi manfaat.
Pada saat yang sama, persoalan guru yang sudah bertahun-tahun menunggu juga jangan kembali ditempatkan di belakang antrean.
Pemerintah sebenarnya sudah bergerak. Penataan tenaga non-ASN, pengangkatan PPPK, skema PPPK paruh waktu, dan rencana memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu mengikuti seleksi PNS merupakan rangkaian kebijakan yang menunjukkan adanya upaya mencari jalan keluar.
Yang masih diperlukan adalah kejelasan. Guru perlu tahu apa yang akan terjadi setelah kebijakan diumumkan.
Mereka perlu mengetahui aturan mainnya, tahapan waktunya, persyaratannya, serta bagaimana pemerintah memperlakukan masa pengabdian yang sudah mereka jalani.
Bagi seorang guru, waktu bukan sekadar angka dalam kalender. Waktu adalah usia. Waktu adalah masa produktif.
Waktu adalah kesempatan membangun keluarga dan menyiapkan masa depan.
Guru yang sudah bertahun-tahun menunggu tentu tidak bisa terus-menerus diminta bersabar tanpa mengetahui kapan penantiannya selesai.
Karena itu, pemerintah perlu membuat peta jalan yang terang. PPPK paruh waktu membutuhkan jalur yang jelas menuju penuh waktu. PPPK penuh waktu membutuhkan mekanisme yang jelas untuk mengikuti seleksi PNS.
Masa pengabdian, pengalaman, sertifikasi, kompetensi dan kebutuhan guru di daerah perlu diperhitungkan secara serius.
Pemerintah juga perlu membuka data kebutuhan guru secara transparan sehingga publik bisa melihat mengapa suatu daerah membutuhkan formasi tertentu dan mengapa daerah lain mungkin tidak.
Ada satu hal yang menurut saya penting untuk diingat dalam seluruh pembicaraan ini: guru bukan sekadar biaya pegawai.
Memang negara membayar guru melalui anggaran. Tetapi pekerjaan guru menghasilkan sesuatu yang nilainya jauh lebih panjang daripada masa satu tahun anggaran.
Guru menyiapkan manusia yang kelak menjadi dokter, petani, pengusaha, birokrat, teknisi, politisi, pekerja, atau bahkan guru berikutnya. Sebagian besar pekerjaan itu baru terlihat hasilnya bertahun-tahun kemudian.
Karena itu, memperbaiki kesejahteraan dan kepastian guru bukan sekadar memenuhi tuntutan kelompok profesi. Itu bagian dari investasi pendidikan.
MBG pun demikian. Anak yang mendapatkan makanan bergizi sedang dipersiapkan agar tumbuh lebih sehat.
Guru yang mendapatkan kepastian sedang diberi ruang untuk bekerja lebih tenang. Sekolah yang mendapatkan fasilitas sedang diperkuat. Ketiganya berada dalam satu tujuan yang sama.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kita terlalu bersemangat mengejar satu indikator keberhasilan, sementara bagian lain dari pendidikan berjalan tertatih.
Saya berharap kebijakan 2027 nanti tidak berhenti sebagai kabar baik yang kembali membuat guru menunggu.
Kalau pemerintah sudah membuka pintu bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS, aturan mainnya harus jelas sejak awal.
Jangan biarkan guru menebak-nebak masa depan dari potongan berita, pernyataan pejabat, atau informasi yang beredar di grup percakapan.
Hal yang sama perlu dilakukan terhadap PPPK paruh waktu. Mereka membutuhkan kepastian bahwa status tersebut benar-benar merupakan bagian dari jalan menuju penyelesaian persoalan, bukan bentuk baru dari ketidakpastian.
Kita tidak perlu memilih antara anak yang makan bergizi dan guru yang sejahtera. Negara seharusnya mampu mengurus keduanya.
Anggaran besar untuk MBG harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan anak-anak, sementara anggaran pendidikan harus cukup kuat untuk memastikan sekolah dan gurunya mampu menjalankan fungsi pendidikan dengan baik.
Anak memang perlu kenyang sebelum belajar. Tetapi setelah itu, mereka tetap membutuhkan seseorang yang mengajarkan mereka. Di depan kelas, orang itu adalah guru.
Dan guru yang setiap hari diminta menyiapkan masa depan anak-anak Indonesia semestinya tidak terus-menerus dibuat bertanya-tanya tentang masa depannya sendiri.
Kalau pemerintah benar-benar ingin membangun sumber daya manusia, mungkin sudah waktunya pembangunan itu dimulai dari orang-orang yang setiap hari mengerjakannya. *
Penulis adalah Guru Bahasa Indonesia yang Sesekali Kembali Menjadi Wartawan
