Dapur Mom's Arsy
Dapur Mom's Arsy
Dapur Mom's Arsy
Luwuk Times, Banggai — Dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Banggai kian terkuak.
Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang sebelumnya melapor kini angkat bicara lebih jauh.
Mereka mengungkap adanya tekanan dan ancaman yang diterima menjelang rencana pemeriksaan Dinas Kesehatan maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Kabupaten Banggai.
Salah seorang nakes yang identitasnya diminta dirahasiakan demi keamanan, mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya mendapat tekanan langsung agar tidak berkata jujur apabila dimintai keterangan oleh Dinas Kesehatan maupun saat RDP berlangsung.
“Kami diminta untuk tidak macam-macam kalau ditanya. Ada arahan supaya kami menjawab aman-aman saja, padahal kondisi di lapangan tidak seperti itu,” ungkapnya.
Tak hanya soal tekanan psikologis, ia dan sejumlah nakes lain menerima ancaman akan dikeluarkan dari Puskesmas apabila berani melawan atau membangkang terhadap kebijakan Kapus.
“Kalau kami dianggap melawan, ancamannya jelas, dikeluarkan. Ini yang membuat banyak teman-teman akhirnya memilih diam meski merasa dirugikan,” katanya.
Lebih jauh, ia menjelaskan pola pemotongan yang selama ini dikeluhkan para nakes dilakukan dengan cara yang menurutnya tidak manusiawi.
Penagihan terhadap dana yang dipotong disebut dilakukan secara agresif, layaknya praktik rentenir menagih utang.
“Cara menagihnya itu seperti rentenir mengejar utang. tapi sudah seperti tekanan pribadi, padahal setiap bulan yang kami terima cuma 700 ribuan, tapi masih juga mesti mengembalikan 10%, dan ada sekitar 90 orang lebih dengan jumlah yang berbeda-beda” ujarnya.
Bahkan ketika dugaan ini semakin menguat setelah pemberitaan yang terbit Rabu (2/9) lalu, dirinya mengungkap bahwa bendahara Puskesmas yang disebut-sebut sebagai kaki tangan Kapus masih terus mengejar-ngejar nakes untuk pengembalian dana sebesar 10 persen bagi yang masih berhutang.
Praktik ini menurut sejumlah nakes berlangsung berulang dan sistematis.
Para nakes pelapor mengaku telah mengantongi dokumen berupa rincian besaran dana yang dipotong beserta nama-nama pihak yang menjadi sasaran pemotongan tersebut.
Dokumen ini disebut akan menjadi salah satu bukti pendukung dalam proses pemeriksaan mendatang.
Para nakes berharap RDP yang akan digelar Komisi I DPRD Kabupaten Banggai dapat berjalan transparan dan memberikan perlindungan bagi mereka yang telah berani bersuara.
Mereka juga meminta agar identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya guna menghindari potensi intimidasi lanjutan. *
