LUWUK TIMES, Banggai – Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Banggai berlangsung dinamis, Rabu (26/8/2026).
Rapat yang mempertemukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut terpaksa diskors di tengah jalan demi kepastian angka dari pemerintah pusat.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banggai, Sarifudin Tjatjo, dan dihadiri Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD Banggai, Ramli Tongko, sejatinya membawa kabar segar terkait postur keuangan daerah.
Ramli memaparkan bahwa pemkab melempar proyeksi optimistis dengan mendongkrak target pendapatan daerah hingga Rp152 miliar.
Suntikan dana segar ini bersumber dari dana transfer pemerintah pusat serta transfer antardaerah.
Salah satu penopang utamanya adalah optimisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih dalam status kurang bayar.
“Kami tetap memasang angka penambahan pendapatan, terutama dari DBH kurang bayar. Kita berharap dana tersebut masih tetap akan ditransfer dari pusat,” lugas Ramli di hadapan para anggota dewan.
Tak hanya menggenjot pendapatan, pemkab juga mengambil langkah efisiensi ekstrem pada postur belanja daerah.
Tak tanggung-tanggung, alokasi belanja diproyeksikan dipangkas hingga Rp142 miliar dengan cara menunda sejumlah program kerja yang dinilai belum mendesak.
Namun, kalkulasi anggaran tersebut rupanya belum bisa dikunci. Ramli mengakui seluruh angka yang disodorkan masih bersifat dinamis lantaran masih menunggu sinyal resmi dan penetapan pasti dari Kementerian Keuangan.
Kepastian tersebut baru akan terjawab dalam rapat koordinasi secara daring via Zoom yang dijadwalkan berlangsung Kamis (27/8/2026).
“Besok kami akan menggelar rapat bersama Kementerian Keuangan secara daring. Semoga besok sudah ada kepastian angkanya,” tambah Ramli.
Mengingat belum adanya kepastian angka final dari TAPD, Banggar DPRD Banggai mengambil sikap tegas untuk menunda jalannya pembahasan.
Rapat maraton ini rencananya baru akan dilanjutkan kembali pada Kamis (27/8/2026), tepat setelah Pemda Banggai mengantongi angka pasti dari Kementerian Keuangan. *
